Pulangnya habib Rizieq Gak Ada Hubungan Dengan Pemerintah – Tenaga Pakar Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Pakar Mochtar Ngabalin mengatakan terhalangnya pulangnya Rizieq Shihab ke Indonesia tak ada hubungan dengan pemerintah. Istana pun menampik dikatakan mesti membayar cost overstay Rizieq Shihab saat di Arab Saudi.
” Apa urusannya? Tak ada urusannya, ia jalan tak kasih tahu, jalan pun pergi umrah biasa dengan keluarganya buat apa pergi itu kan umrah kala itu, ” kata Ali Mochtar Ngabalin di Makassar, pada Jumat (12/7/2019) malam.
Ngabalin pun mengatakan berkenaan masukan buat melaksanakan penggalangan dana yg bakal dilaksanakan oleh banyak partisan Rizieq lekas dilakukan. Ia mengharapkan perihal itu tak dipolitisasi.
” Bayar saja, jangan narasi kumpul saja danamu buat kasih pulang ketua umum mu imam besar, mengapa mesti rewel sekali. Lekas saja jangan banyak narasi kok, tidak perlu buat gosip baru kampanye serta pemilu udah tuntas, ” ujar Ngabalin.
Lanjut Ngabalin, dirinya sendiri siap memfasilitasi apabila memang banyak partisan Rizieq Shihab memohon.
” Bila tak dapat, saya temani ke luar negeri, saya temani ke imigrasi, saya temani ke kerajaan Saudi Arabia di perwakilan di Indonesia, ” sambungnya.
Pemerintah Indonesia lantas berkenaan pulangnya Rizieq Shihab kembali lagi tanah air dikatakan akan tidak ambil sikap.
” Tak ada, kami tak miliki sikap, pemerintah pengin buat sikap apa coba? orang ia cercaan, ia sebarkan berita penuh bohong, hoaks dalam vlog dimana saja tidak juga buat apa apa kita. Pada musim kampanye tempo hari coba membuka itu semua ada, tak ada kita sanggah, ” jelas Ngabalin.
Awal mulanya dikabarkan, pengacara Habib Rizieq mengatakan pemerintah selayaknya membayar denda overstay Habib Rizieq. Apabila tak, mereka siap menggalang dana umat.
” Overstay itu kan bukan kekeliruan Habib Rizieq lantaran habisnya visa Habib itu kan 20 Juli 2018. Sebelum tanggal 20 Juli 2018, Habib Rizieq udah berusaha untuk keluar dari Saudi biar visanya masih dapat berlaku, ” kata pengacara Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, Jumat (12/7/2019) .
Sugito mengatakan Habib Rizieq udah mengusahakan keluar dari Arab Saudi sekian kali sebelum saat visanya selesai. Akan tetapi, menurut dia, instansi sah di Indonesia memohon Imigrasi Arab Saudi mencekal Habib Rizieq sampai saat ini overstay. Sebab itu, ia menyatakan pemerintahlah yg selayaknya bertanggung-jawab membayar denda overstay Habib Rizieq.
” Pada kala itu tanggal 10, 12, 16 berusaha untuk keluar negeri namun dicekal. Dicekal atas permohonan instansi sah di Indonesia ke keimigrasian Arab Saudi. Seusai tanggal 20 Juli, ia overstay. Jadi overstay-nya bukan kekeliruan Habib Rizieq namun atas permohonan instansi sah di Indonesia. Lantaran overstay, selayaknya, lantaran bukan kekeliruan Habib Rizieq, yg membayar itu pemerintah, ” jelas Sugito.
Apabila pemerintah malas membayar denda itu, Sugito mengatakan faksinya siap mengkonsolidasikan umat menghimpun iuran buat mendukung pembayaran denda overstay Habib Rizieq.
” Bila memang pemerintah tak bersedia membayar, kami bakal penggabungan umat buat iuran mendukung membayar overstay itu, ” tegas Sugito.