Home / Berita Umum / Pemungutan Suara Ulang Bakal Direkomendasikan Bawaslu Provinsi Riau Di 112 TPS

Pemungutan Suara Ulang Bakal Direkomendasikan Bawaslu Provinsi Riau Di 112 TPS

Pemungutan Suara Ulang Bakal Direkomendasikan Bawaslu Provinsi Riau Di 112 TPS – Tubuh Pengawas Penentuan Umum Propinsi Riau mereferensikan 112 TPS untuk dikerjakan Pengambilan Nada Lagi (PSU) serta Pemilu Kelanjutan (PSL) ke Komisi Penentuan Umum (KPU) Propinsi Riau. Itu dikeluarkan sesudah lewat verifikasi serta pengumpulan data hasil pengawasan Pengawas TPS semua Riau.

“Hasil pengawasan itu lalu dikaji serta diulas, pas 2 hari sesudah pencoblosan. Bahasan dengan mendalam dengan lakukan rekapitulasi insiden spesial dan persoalan yang berlangsung di semua TPS di Riau,” tutur Ketua Bawaslu Propinsi Riau, Rusidi Rusdan, Sabtu (20/4).

Rusidi mengatakan, ia sudah memberikan instruksi pada semua deretan pengawas di tiap-tiap tingkatan untuk merekapitulasi persoalan yang berlangsung di tiap-tiap TPS di hari pengambilan serta hitungan nada 17 April 2019 kemarin.

“Berdasar pada hasil pengumpulan persoalan yang berlangsung di Riau, sekitar 26 TPS dikerjakan Pengambilan Nada Lagi, serta 86 TPS Pemilu Kelanjutan yang menyebar di 10 Kabupaten serta Kota,” kata Rusidi.

Menurut Rusidi, hal tersebut dikerjakan berdasar pada Undang-Undang nomer 7 Tahun 2017 mengenai Penentuan Umum Masalah 372 ayat (2). Bunyinya, pengambilan suara di TPS harus diulangi jika hasil dari riset serta kontrol Pengawas TPS dapat dibuktikan ada kondisi salah satunya pembukaan kotak nada serta atau berkas pengambilan.

“Serta hitungan nada tidak dikerjakan menurut tata langkah yang yang diputuskan dalam ketetapan perundang-undangan. Aanya petugas KPPS minta pemilih memberi sinyal spesial, tanda-tangani atau tuliskan nama atau alamat. Petugas KPPS mengakibatkan kerusakan lebih dari satu surat nada yang telah dipakai hingga jadi tidak resmi, serta terdapatnya pemilih yang tidak mempunyai E-KTP serta tidak tercatat di DPT serta DPTb,” kata Rusidi.

Rusidi menyatakan jika batas waktu penerapan PSU sangat lamban 10 hari sesudah hari pengambilan suara berdasar pada Ketetapan KPU kabupaten/kota. Itu berdasar pada Masalah 373 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017.

Lalu dalam Masalah 433 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 menjelaskan jika dalam soal penerapan pemilu menjadi seperti disebut dalam masalah 431 ayat (1), masalah 432 ayat (1), tidak bisa dikerjakan di 40% jumlahnya propinsi serta 50% dari jumlahnya pemilih tercatat dengan nasional tidak bisa memakai haknya untuk pilih, penentuan pemilu kelanjutan atau Pemilu susulan dikerjakan oleh Presiden atas saran KPU.

Berdasar pada data yang terangkum dalam laporan deretan pengawas Pemilu untuk di Propinsi Riau ada sekitar 2.816 pemilih yang tidak bisa memberi hak suaranya di hari pencoblosan dengan persoalan surat nada yang sudah habis.

Kami terima banyak laporan dari pengawas pemilu se Riau yang memberikan laporan jumlahnya masyarakat yang tidak dapat pilih sebab kekurangan surat nada. Jadi kami lalu lakukan rapat untuk mengulas jalan keluar untuk selamatkan hak pilih masyarakat negara dalam memberi suaranya dalam pemilu 2019. Kesimpulannya ialah berbentuk referensi pada KPU supaya dikerjakan PSU serta PSL di 112 TPS se Riau,” jelas Rusidi.

About admin